Sejarah Perkembangan Ilmu Politik
Apabila
ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial
yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat
dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir
abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan
dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi,
ekonomi dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.
Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yakni
sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan
politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan sering dikatakan ilmu
sosial tertua di dunia karena dalam perkembangannya banyak bersandar pada
sejarah dan filsafat.[1] perkembangan ilmu
politik dibagi dalam 2 zaman, antara lain:
- Zaman Sebelum Masehi
Ilmu
politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M.
seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. terbukti dari
hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah
meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak
filsafat politik, sedangkan Aristoteles yang telah
meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu
politik. Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai
perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan
merupakan sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan
obyek pengamatan yang dilakukan, kalau Plato bersifat normatif-deskriptif,
sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan
preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata. zaman ini yang
terkenal dengan zaman Romawi Kuno memberikan sumbangan yang
berharga bagi ilmu politik, antara lain: bidang hukum,
yurisprudensi dan administrasi negara. Bidang-bidang tersebut didasarkan atas
persefektif mengenai kesamaan manusia, persaudaraan setiap
orang, ke-Tuhan-an dan keunikan nilai-nilai individu.
Para
filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi ide-ide seperti keadilan dan
kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti
pemerintahan yang baik, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga
negara atau sebaliknya. Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis
normatif dan deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan
asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan
analisis deduktif adalah didasarakan pada penalaran dari premis umum menuju
kesimpulan khusus.
Beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa
karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan
Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara
filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).
2. Zaman
Sesudah Masehi
Indonesia sendiri sudah mengenal tentang kenegaraan, ditandai dengan beberapa
karya tulis, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi.
Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak
oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.
Perkembangan Ilmu Politik di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai
politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena
itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu
sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.
Pada abad kedelapan belas, di Inggris permasalahan politik lebih banyak
merupakan kajian filsafat serta pembahasannya tidak terlepas dari sejarah. Di
Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk
membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada
pengumpulan data empiris. Amerika Serikat yang telah menempatkan pangajaran
politik di universitas semenjak tahun 1858, mula-mula studinya lebih
bersifat yuridis, akan tetapi semenjak abad ini telah melepaskan diri dari kajian
yang bersifat yuridis dengan lebih memfokuskan diri atas pengumpulan data
empiris. Baru memasuki awal abad kedua puluh kajian ilmu politik telah menjauhi
studi yang semata-mata legalistis normatif maupun yang murni normatif dan
deduktif. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ilmu pengetahuan
sosial lainnya, terutama konsepsi yang berubah tentang hakekat manusia,
pragmatisme dan pluralisme.
Faktor
pertama tentang hakekat manusia, telah diakui bahwa sifat manusia sangat
beragam dan kompleks. Pengakuan akan sifat manusia tersebut menimbulkan
implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan mengenai hukum
menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang
berbeda-beda. Kedua, tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam
suatu lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek
resmi penelitian. Faktor yang kedua yang mempengaruhi ilmu politik adalah
pragmatisme. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak
dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau perilaku
tersebut. Misanya, sesorang dicap sebagai nasionalis, karena hasil dari
tindakan dan perilakunya selalu menunjukkan sikap antipati terhadap bangsa
sendiri, terhadap produksi dalam negeri, menjelek-jelekan bangsa sendiri di
hadapan bangsa lain, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang ketiga, yakni
pluralisme, mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi
antara berbagai kelompok, partai dan lembaga-lembaga pemerintahan. Misalnya,
organisasi kemasyarakatan, golongan, partai politik, dan yang lebih ekstrim
seperti partai oposisi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi
berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan karena organisasi
kemasyarakatan dan partai politik tersebut memiliki kekuasaan untuk melakukan
itu walaupun kekuasaan tersebut belum tentu mampu mempengarui kekuasaan
yang lainnya.[2]
Ilmu
politik Baru mendapatkan identitasnya setelah didirikannya “School of Political
Science” di Columbia pada tahun 1880, atas prakarsa John. W. Burges, dan ia
sendiri yang memimpinnya. Pada tahun 1886 sekolah tersebut menerbitkan the
Political Science Quarterly yang menjadi saluran pertama menulis karyanya. Pada
saat itu lah berdiri berbagai macam institut-institut atau pun sekolah-sekolah
yang mengajarkan ilmu politik dan mengenai politik lebih mendalam, para ahlipun
menganalisa menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengn Negara. semenjak
itulah mendorong para sarjana politik untuk lebih meneliti dan menemukan
fungsi-fungsi dari politik.[3]
Negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat,
dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu
politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan
yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.
Pada akhir abad ke 19 ilmu politik mengukuhkan dirinya sebagai suatu ilmu
pengetahuan yang berdiri sendiri dengan berbagai sumbangan besar
yang diberikan oleh para sarjana politik untuk lebih mengetahui politik itu
sendiri dan memberikan informasi serta fakta-fakta yang terkuak saat melakukan
penelitian tentang sejarah politik. Pada saat itulah ilmu politik juga
mempelajari ilmu lainnya yang menjadi landasan untuk mempelajari imu politik
karena seperti sosiologi dan sejarah adalah sumber informasi dan bukti untuk
mempelajari ilmu politik lebih dalam lagi. Stelah terbukanya penyelidikan yang
terarah secara fungsional dan menggunakan metode-metode yang telah
disempurnakan ilmu politik mulai memantapkan diri dengan penyelidikannya.
Pada permulaan abad ke 20 Gettell menunjukkan ilmu politik mulai dipengarui
oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian dikalangan
kaum intelektual secara khusus pun juga menunjukkan keterkaitan ilmu lainnya
dengan ilmu politik setelah adanya penyempurnaan metode pengumpulan data yang
bersifat kuantitatif. Dimana metode-metode modern menunjukkan sesuatu
kecenderungan berbeda dalam observasi, survey, dan pengukuran yang berbeda.
Partisipasi yang diberikan oleh para ilmuan antara lain Hans Speier, Goodwin
Watson, Nathan Leites, dan Edward Shils menganalisis mengenai divisi yng
menganalisi komunikasi dengan nazi dan menyampaikan kepada pihak pemerintah
untuk informasi yang lebih baik dan untuk mengatur siasat ketika perang.
Setelah peperangan berakhir, ilmu politik mulai mengukuhkan dirinya dalam suatu
ilmu yang berdiri sendiri dengan melakukan penyempurnaan yang terus dilakukan
hingga kini. Ilmu politik diseluruh dunia mulai mengalami kemajuan dimana
setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam ternyata ditemukan fakta bahwa
ilmu politik menyangkut kepada pembelajaran seluruh ilmu social yang ada.
Perkembangannya hingga kini pun mengalami kemajuan yang sangat memuaskan,
dimana berkat bantuan dari data-data penyelidikan yang dilakukan oleh berbagai
ilmu social, ilmu politik tidak lagi melakukan penyelidikan secara signifikan
untuk mendapat data yang akurat karena ilmu social sebelumnya telah melakukan
penyelidikan tersebut, jadi telah membantu dalam perkembangan ilmu politik.
Collini, Winch, dan Burrow menunjukkan bahwa dalam dalil pada abad ke-19
tentang alam dan penjelasan dari gejala politis yang terus meningkat
berdasarkan pada induksi historis dan bukannya dari asumsi tentang alam
manusia. kolonialisme dan Kekaisaran membawa kultur kompleks dan luas, seperti
halnya masyarakat primitif dan kecil-kecilan, ke dalam bidang yang intelektual
mengenai sarjana Eropa dan intelektual. Pada Oxford dan Cambridge, di akhir
abad 19, di bawah kepemimpinan komparatip sejarah dipandang sedikit banyak
secara penuh harapan sebagai basis untuk suatu studi politik yang ilmiah.
Perkembangan ilmu politik ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya
yang berkaitan dengan ilmu politik dan tata Negara serta cabang-cabang ilmu
sosial lainnya. Dimana ilmu politik juga merupakan suatu ilmu yang dimana
didalam terdapat berbagai macam ilmu yang mendukung dan menjadi pilar untuk
berdirinya ilmu politik. Jadi dapat dikatakan ilmu politik mencangkup berbagai
Ilmu social yang terkait dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat
beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam
metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948
melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek
ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary
Political
Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political
Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya
negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil
penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya
disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science
dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan
oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi
budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk
membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang
berbeda-beda.
Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan
penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan
dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil
model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah
banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk
mengerti tentang politik.
Dalam kehidupan dimana perdagangan atau kegiatan jual beli dipasar yang
dilakukan dalam keseharian merupakan suatu kegiatan politik. Yang tanpa
disadari disana terjadi istilah tawar-menawar barang yang dimana seseorang
dapat menawar barang atau saling mendesak dan membuat strategi-strategi yang
dapat menjadi keuntungan bagi mereka. Disinilah dapat melihat dimana ilmu
politik tidak hanya dapat terjadi antara kelompok atau Negara, tetapi juga
terjadi antar individu-individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Ilmu
politik juga dapat terjadi di segala aspek masyarakat yang ada disuatu
Negara.
