Masyarakat Kecewa terhadap Partai Politik

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi masyarakat dari hasil pemilihan umum sebelumnya membuat pilihan sebagian besar masyarakat terhadap partai politik belum nyata menjelang pemungutan suara pemilu legislatif pada 9 April 2009.

Kampanye rapat umum yang sudah berlangsung dua minggu terakhir diyakini tidak akan mampu mendongkrak jumlah warga yang telah memiliki pilihan politiknya sendiri.

Demikian diungkapkan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Marijan, dan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (29/3).

Survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas terhadap 3.000 pemilih pada 554 desa/kelurahan se-Indonesia pada 20 Februari-3 Maret dengan batas toleransi kesalahan 1,8 persen menunjukkan, sebanyak 39,4 persen responden belum nyata pilihannya. Mereka terdiri dari 22,5 persen responden yang memang belum memiliki pilihan parpol dan 16,9 persen responden yang tidak menjawab atau menyatakan pilihannya sebagai rahasia.

Calon pemilih yang belum nyata pilihannya itu sebagian besar terdistribusi pada kelompok umur 23-35 tahun dan di atas 36 tahun, masing-masing sebesar 38,2 persen dan 41,8 persen. Kelompok pemilih tersebut sebagian besar berpendidikan SD-SMP sebanyak 41,8 persen.

Menurut Kacung, survei itu menunjukkan distribusi pemilih yang belum nyata pilihannya itu merupakan orang-orang yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya minimal satu kali. Hal itu menandakan adanya kejenuhan dan kekecewaan pemilih kepada partai politik dan para elitenya dari pemilu sebelumnya. Karena itu, mereka menangguhkan sementara pilihannya.

”Sebelumnya, mereka berharap ada perubahan signifikan dalam presentasi politik dari pemilu, termasuk kebijakan yang menguntungkan mereka. Tapi faktanya, kebijakan yang ada tidak terlalu bermakna,” kata Kacung.

Bisa golput

Mereka yang pilihannya belum nyata itu, lanjut Kacung, bisa tidak menggunakan haknya atau menjadi golongan putih pada pemungutan suara 9 April. Tetapi mereka akan menjadi kelompok golput yang sadar, bukan akibat ikut-ikutan ataupun kesalahan administrasi pemilu.

Kelompok ini dapat juga menggunakan hak pilihnya. Parpol yang akan menjadi pilihan kemungkinan adalah parpol besar yang pernah ikut pemilu sebelumnya, tetapi bukan menjadi pilihan sebelumnya atau parpol alternatif lain yang dianggap mampu memberikan harapan.

Indria menambahkan, pemilih yang belum nyata pilihannya dan memilih menggunakan haknya baru akan menentukan pilihannya saat di tempat pemungutan suara. Pilihan mereka akan didasarkan pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Hal ini akan menguntungkan parpol dan calon anggota legislatif yang terkenal walau platformnya tidak jelas.

Karena itu, iklan di media massa dan politik uang menjelang pemungutan suara akan sangat memengaruhi pilihan mereka. Kampanye rapat umum tidak akan menambah tingkat pengenalan pemilih terhadap parpol peserta pemilu. Pemilih diyakini tidak memiliki referensi lebih dari 10 parpol dari 38 parpol nasional peserta pemilu.

Menurut Indria, kampanye rapat umum yang digelar dua minggu terakhir tidak akan mengurangi secara signifikan jumlah pemilih yang belum nyata pilihannya. Kampanye rapat umum hanya dimanfaatkan secara optimal hanya oleh parpol yang memiliki dukungan dana besar saja.

”Ada kesenjangan besar antara persepsi massa yang hadir dalam kampanye terbuka dan persepsi elite politik,” katanya menambahkan.

Sikap masyarakat itu timbul karena elite parpol hanya menyapa masyarakat menjelang pemilu. Selama lima tahun sebelumnya, ataupun masa kampanye terbatas sejak sembilan bulan lalu, hanya gambar elite parpol itu yang dapat dijumpai masyarakat.

Hanya 20 persen

Hal senada dilontarkan Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A Chaniago di Jakarta, Sabtu (28/3). Menurut Andrinof, jumlah pemilih yang punya ikatan kuat dengan parpol hanya berkisar 20 persen.

Namun, Andrinof juga menilai faktor parpol dan caleg yang terlalu banyak membuat pemilih butuh waktu lebih lama menentukan pilihan. Mereka yang dibuat bingung karena terlalu banyak pilihan ini termasuk kelompok pemilih yang belum memastikan pilihannya (undecided voters).

Pada Pemilu 2009, rakyat pun dibingungkan oleh keramaian pesan-pesan kampanye yang tidak bermutu dari parpol yang terlalu beragam. ”Mereka akan menunggu penampilan parpol dan tokoh-tokohnya,” sebut Andrinof.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari secara terpisah menilai, besaran pemilih yang belum memutuskan pilihannya itu bergantung pada survei yang dijadikan rujukan. Survei Indo Barometer awal sampai pertengahan Maret menunjukkan, pemilih yang belum menetapkan pilihan tinggal sekitar 5 persen. Survei dilakukan dengan surat suara simulasi yang mirip dengan surat suara yang bakal digunakan 9 April mendatang.

Merujuk pada data tersebut, Qodari menilai masyarakat sebenarnya sudah memiliki pilihan. Qodari justru mengkhawatirkan tingkat partisipasi pemilih yang tidak bakal setinggi yang diharapkan.

Pemicunya antara lain soal pendaftaran pemilih yang tidak akurat. Yang juga layak dikhawatirkan adalah soal perbedaan persepsi sah-tidaknya pemberian suara antara petugas di tempat pemungutan suara, saksi dari peserta pemilu, dan masyarakat.

Hal itulah yang berpotensi menimbulkan konflik besar di seluruh wilayah Indonesia. ”Dengan jumlah TPS mencapai 519.000, ini bisa jadi tawuran nasional,” kata Qodari. (kompas.com)

Read More

Merangsang Partisipasi Politik Masyarakat Adalah Tugas Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minat masyarakat Indonesia terhadap politik dan pemilihan umum begitu rendah yang dibuktikan dengan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir November 2013.

LIPI melaporkan 60 persen responden survei yang dilakukan lembaga itu di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik.

Di sisi lain, hanya sekitar 37 persen responden survei itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Minat terhadap politik itu tentu akan berimbas pada keterlibatan masyarakat sebagai pemilih dalam dua Pemilihan Umum 2014 mendatang, pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Malik, mengatakan kesulitan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014.

"Kami sekarang dihadapkan pada masalah partisipasi pemilih. Sejak Pemilu 1999 hingga 2009 grafik partisipasi pemilih terus menurun," kata Husni.

Husni menjelaskan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen.

Sayangnya, penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional itu juga diikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah.

KPU mencatat hanya sekitar 55-56 persen pemilih daerah yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam politik dan pemilu itu menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.

Partai politik, menjelang Pemilu 2014, bukan hanya mempunyai kewajiban meningkatkan elektabilitas partai ataupun calon presiden yang diusung partainya, melainkan juga mendongkrak keterlibatan para pemilih.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan minat masyarakat yang rendah terhadap politik disebabkan kinerja partai politik yang mengecewakan.

"Termasuk di dalamnya kinerja mengecewakan yaitu kasus-kasus politik yang melibatkan partai politik," kata Syamsuddin kepada Antara.

Syamsuddin menilai reaksi masyarakat berupa penurunan minat terhadap politik merupakan hal wajar.

"Dalam situasi partai-partai politik terlibat kasus korupsi dan kinerja mengecewakan, tentu bukan hanya tugas partai politik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum," kata Syamsuddin.

Sebelumnya, Syamsuddin mengatakan kualitas pemerintahan hasil Pemilu 2014 tidak akan berubah karena masih dalam skema pemilu yang dijalankan.

"Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih akan berlangsung pasca-Pemilu 2014. Wakil rakyat yang tidak akuntabel masih ada karena skema pemilu kita bermasalah," kata Syamsuddin.

Akan tetapi, tugas partai politik untuk mendongkrak partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 tidak semudah membalikkan tangan mengingat sisa waktu yang tinggal empat bulan.

Peneliti Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tobias Basuki, mengatakan partai-partai politik dapat mendongkrak keterlibatan pemilih dengan mengangkat isu-isu publik seperti pajak ataupun kenaikan bahan bakar minyak.

"Sayangnya, isu-isu seperti itu belum ada yang mencuat ke permukaan. Jika pun ada seperti isu bahan bakar minyak, itu sudah lewat," kata Tobias.

Kesulitan partai politik untuk mengajak pemilih dalam pemilihan umum, menurut Tobias, karena partai politik tidak mempunyai kebijakan dan program yang jelas.

"Idealnya kelembagaan partai itu terjadi setelah pemilu berlangsung dengan para politisi yang menggali isu di lapangan dan mengangkatnya sebagai kebijakan partai dengan kacamata masing-masing," kata Tobias.

Namun, kehadiran tokoh-tokoh politik baru seperti Joko Widodo ataupun tokoh politik muda seperti Anies Baswedan, lanjut Tobias, cenderung meningkatkan keterlibatan para pemilih dalam pemilu.

"Fenomena Jokowi saat ini memang membuat golongan putih (golput) berkurang walaupun masih terdapat dalam jumlah signifikan dalam konteks nasional. Jika Jokowi jadi salah satu calon presiden pada pemilu mendatang angka golput jelas mengecil dibanding tidak ada tokoh seperti Jokowi," kata Tobias.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, menurut Tobias, dapat dimaklumi dalam kehidupan demokrasi yang sudah terkonsolidasi dengan sistem demokrasi sudah berjalan.

"Tapi dalam konteks Indonesia, sebenarnya pemilih perlu menghukum politisi berkinerja mengecewakan dengan cara memilih lawan politinya, bukan dengan menjadi golput. Hal itu akan mendorong politisi untuk bekerja," kata Tobias.

Hasil survei nasional CSIS pda November 2013 menunjukkan alasan utama masyarakat memilih satu partai politik dalam pemilihan legislatif yaitu caleg yang berkualitas.

Survei nasional CSIS itu dilakukan dengan wawancara tatap muka di 33 provinsi sejak 13 November hingga 20 November 2013 dengan sampel 1180 responden.

"Sebanyak 48 persen responden beralasan caleg berkualitas menjadi acuan utama dibanding latarbelakang ideologi (23 persen), pengaruh keluarga (15,4 persen), dan pengaruh orang sekitar (13,5 persen)," kata Tobias.

Survei itu juga menunjukkan partai-partai politik yang telah menetapkan calon presiden mereka dalam Pemilu Presiden 2014 mendapatkan keuntungan peningkatan elektabilitas dalam Pemilu Legislatif 2014.

Kepala Departemen Penelitian Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips J. Vermonte, mengatakan partai politik dapat mengambil pelajaran dari hasil survei CSIS tentang alasan masyarakat mengubah pilihan presiden.

"Sebanyak 50,2 responden akan mengubah pilihan calon presidennya pada Pemilu Presiden 2014 jika calon itu terlibat korupsi," kata Philips.

Philips mengatakan masyarakat Indonesia saat ini telah sadar bahwa semua partai politik korupsi dan dampaknya pada ketidaksukaan masyarakat terhadpa politik.

"Tapi pada tingkatan pemimpin nasional, masyarakat sekarang mengharapkan calon pemimpin nasional yang berintegritas. Untuk partai, semestinya partai politik semakin terbuka dan tidak melindungi kader-kader mereka yang terlibat politik," kata Philips.

Demikian beratnya tugas partai politik untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pemilihan umum, terutama pemilihan umum nasional, seakan memaksa pihak lain di luar partai politik dan KPU untuk serta menyosialisasikan pemilu.

Pihak-pihak itu seperti media massa, kalangan akademisi, ataupun tokoh masyarakat yang tidak saja mengajak warga untuk memilih tapi juga menambah kesadaran warga tentang kualitas demokrasi. (Imam Santoso)

Read More