Hukuman Sosial Bagi Para Koruptor

Ketika negara terlalu berpihak dan menguntungkan koruptor, timbul spirit dan gagasan baru dari masyarakat sendiri untuk ”menghukum” pelaku korupsi. Sebagian besar publik menyerukan perlunya penerapan sanksi sosial bagi koruptor, meski dinilai belum tentu efektif.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah yang tampaknya terus mengalami ganjalan. Di luar soal polemik institusi, yaitu ”perseteruan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah.

Catatan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, hingga Agustus 2012 sebanyak 71 terdakwa korupsi melenggang bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalaupun dihukum, mayoritas vonis hukuman bagi koruptor 1-2 tahun. Dengan demikian, cukup mudah bagi para koruptor melewati ”masa penderitaan” ketimbang pelaku kriminal biasa yang bisa mencapai beberapa kali lipat masa hukumannya.

Tiga dari empat responden jajak pendapat melihat kadar vonis yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi masih terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera. Tidak heran, sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi tercermin kuat dari jajak pendapat kali ini. Hampir seluruh responden (89,9 persen) yang dihubungi di berbagai kota mengungkapkan ketidakpuasan akan situasi pemidanaan pelaku korupsi saat ini.

Pukulan telak bagi proses wacana dan gerakan pemberantasan korupsi bertambah saat sejumlah bekas terdakwa atau narapidana justru tetap bisa mengemban jabatan-jabatan publik. Peristiwa paling baru adalah pengangkatan Azirwan yang pernah dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berpedoman pada argumen ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan, PNS yang dihukum kurang dari empat tahun tidak diberhentikan. Dari sisi aturan hukum, kebijakan ini tidak menyalahi undang-undang.

Namun, dari aspek moral dan etika, promosi ini dipandang tidak patut. Rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik (1987) menyebutkan peran etika politik untuk mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia yang berpedoman pada etika politik. Bila batasan itu dilanggar, akan muncul hukuman moral.

Aspek tanggung jawab dan kewajiban berhadapan pula dengan sumpah dan janji yang pernah diucapkan saat menjadi pegawai negeri (dalam UU Kepegawaian), yaitu bekerja dengan jujur dan mengutamakan kepentingan negara. Secara normatif, tengok pula pedoman umum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang semestinya menjadi pedoman para penyelenggara negara dalam mengedepankan semangat antikorupsi.

Promosi jabatan bagi Azirwan tak pelak menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dan konsistensi sistem hukum dalam upaya pembersihan korupsi di negeri ini. Hebatnya lagi, Azirwan bukanlah satu-satunya contoh bagaimana koruptor masih mendapatkan ruang gerak di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir sedikitnya terdapat enam pejabat publik yang tetap dilantik meski terjerat kasus korupsi. Sejak disuarakan saat reformasi, publik terus menanti kemerdekaan negeri ini dari praktik yang telah menggerogoti moralitas bangsa. Sayangnya, tingginya asa masyarakat masih berjarak dengan kondisi realitas sesungguhnya.

Karena itu, tak heran bahwa publik melihat kini saatnya mekanisme ”hukuman sosial” diterapkan bagi koruptor. Sejauh ini hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi.

Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Nyaris seluruh responden (92,8 persen) menyetujui bentuk hukuman tersebut. Bentuk berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik. Terhadap bentuk itu, sebanyak 82,3 persen responden menyetujui. Bentuk ketiga paling ekstrem, yaitu mengucilkan dari pergaulan masyarakat, cenderung kurang disetujui.

Dibanding hukuman badan (penjara), hukuman sosial memang kurang dinilai efektif meredam aksi korupsi. Bagian terbesar publik jajak pendapat ini tetap melihat perlunya pengenaan hukuman badan yang lebih tegas ketimbang sekadar pengenaan hukuman sosial. Meski demikian, bercermin dari lemahnya aturan dan sistem hukum, sepertiga bagian responden menegaskan perlunya kedua mekanisme itu diterapkan bersamaan.

Penerapan hukuman sosial oleh masyarakat memang bisa dimaknai sebagai sebuah ”perlawanan publik” atas rasa putus asa publik terhadap kebijakan negara yang terlalu longgar bagi pelaku korupsi. Lebih jauh, korupsi dan berbagai penyimpangan etika dalam konteks politik bisa membahayakan perjalanan demokrasi karena menimbulkan krisis kepercayaan terhadap parlemen, bahkan negara.

Hukuman sosial bagi koruptor, menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, menyiratkan arti ”dipenjara” secara sosial, tetapi memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dibanding hukuman penjara fisik. Contohnya, kepala daerah yang terbukti korup bisa dihukum untuk menjadi tukang bersih-bersih kantor di tempat mereka menjadi kepala daerah dalam kurun tahun tertentu (Kompas, 24/8).

Selain rasa tidak puas, minornya pemberantasan korupsi dan keberpihakan kebijakan kepada pelaku korupsi menggugah kesadaran masyarakat untuk memberikan hukuman dengan caranya sendiri. Selama ini, penyelenggara negara dinilai terlalu permisif terhadap pelaku korupsi. Menilik fakta yang terjadi, aturan hukum dan komitmen aparatnya menjadi celah yang dapat dimanfaatkan koruptor untuk kembali menduduki posisinya.

Pengangkatan mantan narapidana korupsi dan sejumlah kebijakan permisif terkait praktik korupsi bisa mengikis moralitas bangsa. Etika dan moralitas politik bukan lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya korupsi, tetapi juga berbagai polah tingkah politisi dan pejabat publik yang dinilai mulai menanggalkan etika dalam berpolitik.

Mayoritas responden menilai perlu larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi PNS. Larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi pejabat publik itu dimaksudkan agar muncul kepastian hukum untuk membangun moralitas politik yang lebih baik.

Read More

Muhammadiyah Tak Berafiliasi pada Partai Politik

Menginjak ulang tahun satu abad, Muhammadiyah diharapkan tetap komitmen sebagai organiasi yang fokus memberdayakan dan mencerahkan masyarakat.

“Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik tertentu. Bidang tugas dan garapan Muhammadiyah sangat luas, dan tidak boleh dibonsai dengan hanya mengurusi persoalan politik praktis semata,” kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Saleh P Daulay, di Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Pada 18 November 2012, Muhammadiyah bakal memperingati ulang tahun satu abad. Organisasi itu didirikan di Yogyakarta, 18 November 1912, sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, lembaga ini tetap bertahan dengan berbagai tantangannya.

Menurut Saleh P Daulay, bagi Muhammadiyah, politik bisa berubah warna setiap waktu, tetapi tugas pencerahan dan pemberdayaan tidak pernah mengenal waktu.

Meski demikian, orang-orang Muhammadiyah adalah bukan orang-orang yang apolitis atau tidak mengerti persoalan politik.

Kader-kader Muhammadiyah masih tetap bisa memainkan peran politiknya dengan cara menyalurkannya melalui partai-partai yang ada.

“Tidak ada sedikit pun larangan bagi kader-kader Muhammadiyah untuk berpolitik. Bahkan sebaliknya, Muhammadiyah meyakini bahwa politik merupakan instrumen penting dalam membumikan dakwah,” katanya.

Namun, politik itu hendaknya dilandasi kesadaran moral, yaitu amar ma’ruf nahi munkar (menyeru kebaikan, memerangi kemungkaran). Muhammadiyah selalu menyerukan para politisi dan penguasa untuk berpolitik secara baik dan benar dalam melayani umat dan bangsa.

“Muhammadiyah tidak akan segan-segan melakukan koreksi dan teguran jika melihat ada kemungkaran dan ketidakadilan dalam pemerintah dan para pengambil kebijakan,” katanya.

Read More

Partai Demokrat Berencana Gelar Konvensi Untuk Tentukan Capres Dan Cawapres

Partai Demokrat merencanakan menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014. Ketua DPP Demokrat bidang eksternal dan LSM Andi Nurpati mengatakan konvensi Demokrat berbeda dengan partai lain.

“Konvensi ala Demokrat tidak seperti konvensi partai lain, dimana PD akan menjaring Capres via pilihan atau aspirasi masyarakat secara langsung jadi bukan via internal PD,” kata Andi ketika dihubungi, Senin (8/4/2014).

Andi Nurpati mengatakan konvensi gaya PD dengan meminta langsung masyarakat yang memilih sehingga dianggap hal yang riil sesuai harapan publik. Nantinya sehingga Partai Demokrat mampu menyalurkan aspirasi tersebut.

“Konvensi langsung masyarakat yang pilih Capres sebagai seleksi awal bakal capres dalam Majelis Tinggi PD memutuskan siapa yang akan diusung mengikuti pilpres yang akan datang,” tuturnya. Ia mengatakan konvensi versi rakyat yang akan ditempuh PD juga tidak akan mengandung unsur politik uang

‎”Konvensi ala PD dengan mengajak publik ikut berpartisipasi dalam pra pilppres ini diharapkan memberikan pendidikan politik dan meningkatkan hidup berdemokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

Kedepan, kata Andi, dibutuhkan figur pemimpin nasional yang bisa diterima mayoritas masyarakat Indonesia.

‎”Karena itu, PD mengajak publik ikut mengusulkan atau sampaikan aspirasi bakal capres yang diinginkan kepada PD,” tukasnya.

Read More

Politik Legislasinya yang Buruk

Sejak reformasi bergulir, muncul fenomena baru yang tak lazin di masa orde baru. Perseteruan antar-lembaga negara merambah keberbai institusi. Sebut saja antara BPK dengan Departemen Keuangan soal audit pajak, BPK dengan MA soal pemeriksaan di MA. Kemudian KPU dengan MA soal hasil Pilkada, DPD dengan DPR soal RUU Pemilu. Komisi Yudisial juga berbeda pendapat dengan MA. Begitu juga antara BI dan KPK.

Bahkan perseteuan juga menular ke antara sesama penegak hukum. Tindakan saling melaporkan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KPK dengan kepolisian, kejaksaan, Komisi III DPR RI dan yang terakhir antara KPK dan Badan Anggaran DPR RI. Ujungnya ancaman mogok oleh Banggar DPR. Hal apa yang mendasari perseteruan tersebut. Berikut penuturan Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), Mohammad Fajrul Falaakh dalam advertorial di Majalah Forum Keadilan.

Sikap KHN mencermati maraknya perseteruan antar lembaga negara belakangan ini?
Sebetulnya perseteruan atau pertentangan antara lembaga itu seharusnya tidak terjadi. Alasannya, konstitusi sudah membagi-bagi dan memisah-misahkan fungsi-fungsi kekuasaan kepada setiap lembaga untuk menjalankannya. Misalnya, kekuasaan mengadili itu ya hanya ada pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, walaupun ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bukan  bukan kekuasaan mengadili, lalu KY ngapain? KY menjadi lembaga untuk melakukan pengawasan eksternal, bukan pada sisi teknis pengambil keputusan atau keputusan pengadilannya tetapi dari terhadap perilaku para hakimnya. Conntoh lain adalah, produk legislasi ditingkan nasional tidak bisa tidak hanya dihasilkan oleh DPR bersama Presiden. Ada memang dewan perwakilan daerah tetapi suka atau tidak suka kewenagan DPD hanya terbatas memberikan pertimbangan.

Kenyataanya perseteruan itu tetap terjadi, apa yang salah?
Seharusnya tidak ada pertentangan. Tapi ketika pertentangan ini terjadi, apakah ini disebabkan oleh desaian pemilahan kekuasaan pada tingkat konstitusi yang memang sangat tidak bagus? Jadi harusnya memang dilakukan amandemen konstitusi. Konstitusi bikin pusing penyelenggara lembaga negara yang berakibat benturan antara penyelenggarara lembaga negara. Atau apakah karena banyak ketentuan didalam konstitusi yang menjadi dasar tentanfg lembaga-lembaga dan kekuasaan itu bersifat terlalu abstrak, umum dan tidak rinci? Jadi persolan terletak pada undang-undang yang menerjemahkan konstitusi. Misalnya KY mengawasi hakim. Yang diawasi apanya? Bagimana mengawasinya? nah jangan-jangan undang-undang tentang KY-nya. KY mengawasi hakim, yang diawasi perilakunya, caranya dengan membentuk majelis kehormatan. Persoalan lainya. Siapa yang membentuk majelis kehormatan? KY atau MA? Dan sidangnya dimana? Di KY-nya atau di MA-nya? Kalu ini belum terjawab di tingkat undang-undang, akan memunculkan perseteruan antar lembaga. KY bilang, kami sudah mengeluarkan rekomendasi Anda nggak patuhi. Jawab MA, Anda buatnya dimana rekomendasi tentang hakim kami? Memangnya Anda hakim? KY bukan hakim, kalu ini tentang perilaku, kode etik majelis kehormatan di kami dong. Yang ingin saya katakan, jangan-jangan politik legislasinya yang buruk. Artinya pekerjaan legislasi.

Lalu bagaimana Anda melihat perseteuan antara Banggar DPR dengan KPK baru-baru ini?
Konstitusinya sudah jelas menentukan bahwa fungsi penganggaran di tangan Badan Anggaran DPR. Meskipun fungsi penganggaran ada di tangan Banggar DPR, rancangan angaran atau APBN harus datang dari pemerintah. Pemerintahlah yang mengimplementasikan anggaran bahkan merancangnya pun di tangan pemerintah. Bukan hanya yang di kepresidenan tetapi juga yang di birokrasi, termasuk birokrasi di DPR, MA dan sebagainya. Tetapi fungsi pengfambil keputusan pada akhirnya ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini politik legislasi dilanjutkan pengaturannya, misalnya pada Undang Undang Keuangan Negara ataupun Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu sendiri. Domain DPR pada anggaran diatur disitu. Disisi yang lain, politik legislasi tentang penegakan hukum menentukan bahwa KPK itu adalah lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, bukan legislasi. Kalau KPK menjalankan fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (minta keterangan, meneyelidik bahkan sampai melakukan penuntutan), pemilahan fungsi ini sebetulnya sudah jelas. Kalau KPK memanggil pimpinan Banggar untuk dimintai keterangan, tidak ada yang dilanggar menurut saya. Jangankan hanya memanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Anda sebagai anggota parlemen kami tutntut juga boleh kok. Sebaliknya, KPK tidak relevan jika mengatakan, kami tidak setuju dengan anggaran yang dibuat DPR, ini tidak relevan.

Apa bedanya KPK memanggil pimpinan Banggar sebagai lembaga dengan Banggar sebagi individu?
Perbedaanya pada protokoler. Semacam tata krama atau penghormatan hubungan antar lembaga. Di Undang Undang MPR itu sendiri ada ketentuan yang menagatakan ‘Silakan diatur lebuh lanjut dengan tata tertib’, ketentuan hubungan antar lembaga. Kalau tata tertib DPR-nya tidak pernah mengatakan apa-apa, ya, kalu Anda diminta penegak hukum untuk datang, ya sudah jalani saja. Tetapi kalu disitu dirinci dalam hal, lembaga lain mengundang anggota DPR untuk memberi kesaksian maka harus melakukan prosedur ini-itu dan sebagainya, maka itu isu yang berbeda. Pertanyaannya kenapa harus susah bangat untuk melakukan penegakan hukum. Padahal pemanggilan itu bukan urusan tentang internal lenbaga DPR tetapi kehakiman. Inilah yang saya maksud poltik legislasi yang tidak rinci.

Apa implikasi-implikasi pertentangan antar lembaga ini jika terus berlanjut?
Yang jelas akan terjadi benturan kewenagan. Pada contoh Banggar dan KPK. Ketika Banggarnya meradang, mereka merasa benar dan KPK keliru. Sebaliknya KPK bertanya, undang orang untuk jadi saksi kok keliru. Pada akhirnya muncul benturan otoritas, yang sebetulnya ini disatu sisi sudah didepenisikan secara baik ditingkat konstitusi maupun pada poltik legislasi tetapi disisi yang lain oleh oknum-oknum lembaga ini dijalankan secara tidak pas.

Menurut Anda, benturan antara lembaga ini bisa dipicu ketersinggungan sektoral?
Ada faktor-faktor seperti itu. Sebut saja perseteruan anrata KY dan MA. KY adalah ekternal chek terhadap para hakim. Tetapi kemudian bagaimana caranya kalau KY akan melakukan pemeriksaan pada hakim yang disinyalir telah melakukan peanggaran kode perilaku. Disisi lain, kekuasaan kehakiman itu independen, kalu sedikit-sedikit hakim dipanggil, jangankan oleh lembaga di luar kehakiman, oleh atasannya saja bisa memunculkan masalah. Apakah tepat asal panggil begitu saja? Ini sisi lain yang saya sebut dengan mekanisme protokoler, tata krama sesama penyelenggara negara yang harus diatur pada tingkat poltik legislasi tadi.

Apa yang mendesak untuk dibenahi agar benturan ini tidak terulang?
Menurut saya ada pada level politik legislasi. Seperti yang sudah saya contohkan, hubungan antara KY dan MA. Disatu sisi bagaimana KY bisa berfungsi sebagai pengawas eksternal bagi MA, disisi lain dia tidak mengganggu independensi para hakim. Sisi lainnya, hakim juga tidak bisa berlindung dibalik independensinya. Kalu begitu, politik legislasi dong yang menentukan supaya misalnya KY-lah yang mendatangi pengadilannya. Dan untuk KPK dan Banggar, di undang-undangnya bisa ditentukan KPK lah yang mendatangi DPR jika tahap pemeriksaan anggota Banggar baru pada tahap saksi. Selanjutnya jika sudah masuk dalam tahap penuntututan, tentu anggota Banggar yang harus datang ke KPK.

Lantas seperti apa langkah KHN menyikapi perseteruan-perseteruan semacam itu?
KHN bukan lembaga yang bisa melakukan eksekusi. KHN hanya bisa memberikan pendapat-pendapat utamanya kepada Presiden, lalu kepada lembaga bersangkutan. Pendapat kita ini kita susun dalam bentuk yang lebih terdokumentasi, misalnya dalam bentuk buku ataupun berupa pernyataan-perntaan dari KHN.

Sejauh ini bagaimana tanggapan atau respon Presiden atau lembaga-lembaga bersangkutan?
Kalau tanggapan dalam arti lisan tentu saja mereka menyampaikan terimakasih atas masukan dan sarannya. Selebihnya proses berikutnya menjadi hak masing-masing lembaga itu. Sekedar contoh, lima tahu lalu Undang Undang KY itu diamputasi oleh MK. Akibatnya KY terseok-seok melaksanakan pengawasannya. Pada waktu itu muncul berbagi pendapat, diantaranya kewenagan KY harus dipulihkan, dengan membuat peraturan pemerintah penganti undang-undang. Oleh KHN, kalau dibuat Perpunya, politisasinya tinggi, sekalian saja agar lebih sistematik dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KY itu. Tetapi kemudian revisi itu berjalan lama, dan baru tahun ini terlaksana.#

Contoh lainnya terkait profesi hukum, advokat. Beberapa tahu lalu kita menyarankan pendapat agar dibentuk satu otoritas advokat Otoritas ini menentukan lulus tidaknya, memberi izin praktek, menindak pelanggaran kode etik, mulai dari peringatan, pembekuan praktek sampai pada penghentian izin kerja, dan sebagainya. Bahwa kemudian model organisasi advokat kini dipertikaikan kalangan advokat sudah bukan ditangan kita lagi. Selain itu, KHN juga pernah menyarankan kepada lembaga-lembaga Negara terutama penegak hukum untuk mengadosi aturan mengenai pembekuan asset terduga pelaku tipikor. Misalnya kasus Gayus Tambunan. Dia sudah dikenai pidana penjara karena kasus yang hanya beberapa ratus juta, tak tahunya dia masih bisa tertipu empat miliar di dalam penjara. Artinya, lho ada uang dong di situ. Tidak mungkinkah seseorang yang sudah dijatuhi hukuman pidana dan berkekuatan hukum melakukan tipikor, walaupun kasusnya hanya senilai tertentu, lalu assetnya dibekukan? Kami berpendapat, kalau ada kasus semacam ini, kita bisa melakukan penyitaan. Melalui asset recovery dengan metode pembuktian terbalik. Contoh lainnya adalah, tidak diperlukan lagi izin Presiden kalau penegak hukum akan melakukan proses hukum dalam rangka pemberantasan korupsi terhadap kepala-kepala daerah.

Seperti apa penjelasan perlu tidaknya izin Presiden ini dari sisi politik legislasinya? 
KHN berpendapat izin Presiden itu tidak diperlukan. Dan itu sudah kami sampaikan ke Presiden saat audiensi dengan beliau. Sekarang, Presiden dengan sendirinya harus mengeluarkan izin. Tetap ada permintaan. Intinya kalau diminta harus diberikan izin. Dari sisi politik legislasi, pilihan ‘bahasa izin’ itu keliru terutama dipersepsikan kalau Presiden tidak mengeluarkan izin berarti tidak jadi diperiksa. Tidak boleh seperti itu penafsirannya.

Alasannya?
Presiden bukan lembaga penegak hukum. Izin Presiden itu harus diartikan administratif. Dari sisi administratif bisa diketahui, kepala daerah mana saja yang dalam proses hukum. Kemudian turun ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri kemudian siap-siap menyikapi kalau terjadi proses penegakan hukum tersebut. Mereka bisa menggantikan kepala daerah yang bersangkutan dengan wakil kepala daerahnya atau kalau dua-duanya tersangkut hukum, Kemendagri harus mentiapakan sekretaris kepala daerah menjadi pelaksana tugas. Jadi jangan dengan alasasan izin, maka tidak dikeluarkan izin. Sebab kalau diizinkan, pemerintah daerahnya macet, salah. Dan soal ini,  baru sekarang dipersoalkan aktivis.

Dari sekian banyak saran dan rekomendasi KHN, apakah Anda puas dengan respon yang ada?
Kalau harus dijawab puas tidak puas tentu saja tidak puas, tapi itu subjektif. Namun kenyataanya banyak persoalan-persoalan obyektif yang kemudian kami identifikasi, lalu kita berikan pendapat atau saran. Ternyata oleh lembaga negara bersangkutan belum dilaksakan, ya sudah, kita anggap berbeda pendapat saja.

Read More

budayan politik indonesia

Budaya Politik di Indonesia

• Hirarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

• Kecendrungan Patronage

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

• Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Ciri-ciri birokrasi modern:

• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
• Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
• Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
• Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Read More

tipe budaya politik

Tipe-tipe Budaya politik

• Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
• Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
• Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Read More

DEFENISI, RUANG LINGKUP, dan SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

DEFENISI ILMU POLITIK

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan ( decision making ) khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik adalah cabang dari ilmu social yang berdampingan dengan cabang ilmu social lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu social lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa yunani “ Polis “ yang berarti kota berstatus negara. Istikah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu¹. Plato dan aristoles mengemukakan en dam onia atau the good life ( usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik )²

Disamping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain :

• Teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
• Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
• Politik merupakan kegiatanyang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuaaan di masyarakat.
• Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public.

Selain dari sudut pandang yang berbeda, para phylosophi tentang ilmu politik juga memberikan defenisi tentang ilmu politik juga memberikan defenisi tentang ilmu politik. Diantaranya:

1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

2. Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.

3. Pemikir dari Prancis juga mengeluarkan pendapatnya, Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.

4.Lasswell, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.

5. Ossip k.fletchteim dalam foundamental of political sience menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan,

beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi

Negara(Political Science is that Specialized social Science that studies the nature and purose of the state so far as it a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomen that are apt to influence the sate)[1]

6. J.Barents : Ilmu politik adalah ilmu yang mem pelajari kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan kekuasaan politik,legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Ilmu politik juga mempunyaibeberapa konsep yang dibahas, antara lain masyarakat, kelas social, negara , kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban,
kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik,
modernisasi, dan lain sebagainya.

Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori politik merupakan kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekoennya.

Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Secara teoritis, ilmu polirik terbagi atas dua, yaitu :

1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.

2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

Terdapat banyak sekali system politik yang di kembangkan oleh negara negara di dunia, antara lain : anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme,feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme,liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme,sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang:

I. Teori politik.

1.Teori plitik

2.Sejarah perkembangan ide-ide politik

II. Lembaga-lembaga politik:

1. Undang-undang Dasar

2. Pemerintah Nasional

3. Pemerintah local dan daerah

4. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah

5. Perbandingan lembaga-lembaga politik

III. Partai-partai,golongan (groups),dan pendapatan umum

1. Partai-partai politik

2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi

3. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi

4. pendapatan umum

IV. Hubungan Internasional

1. Politik Internasional

2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional

3. Hukum Internasional.[2]

Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobby politik,

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Jika kita mengklaji ilmu politik, kita dapat memulainya dari ilmu politik yunani kuno, kemudian abad Romawi, lalu abad Pertengahan (middle ages), sampai pada Rennaisance dan abad pencerahan sampai abad 19 dan abad 20.

Dalam kajian sejarah ilmu politik, ada dua teori tentang lahirnya ilmu politik, yaitu pembahasan secara luas dan pembahasan secara sempit. Secara luas ilmu politik sudah ada sejak zaman dahulu terbukti dari peninggalan prasasti serta pembahasan–pembahasan dan tulisan-tulisan dari para philosophy masa lampau. Sedangkan secara sempit ilmu politik dilihat dari aspek sisstematisnya sebagai ilmu dalam aspek akademis.

• Secara luas

Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, dibuktikan dari karya karya berikut:

Ø Yunani Kuno pada tahun 450 SM pemikiran mengenai Negara sudah dimulai, dilihat dari karya Herodutus, Plato dan Aristoteles

Ø Asia , seperti Imdia tahun 500 SM terdapat kitab kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra.

Ø Wilayah Asia lain, Cina tahun 500 SM, terdapat beberapa tokoh filsuf seprti Confucius dan Kung Fu Tzu

Ø Arab abad II M terdapat beberapa karya AL - Marwardi berjudul AL – Akham AS-Sultaniyyah

Ø Indonesia , terdapat beberapa karya yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti yang ditulis dalam buku Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi pada abad 13-15 M

• Secara Sempit

Dinegara Eropa seperti Jerman, Austria dan prancis dimulai kelahiran ilmu politik. Pada abad ke 18 dan ke 19 negara-negara tersebut dipengaruhi dan di monopoli oleh Ilmu Hukum, oleh sebab itu beberapa pemikir Negara tersebut mulai beralih kepada ilmu-ilmu social politik.

Tahapan-tahapan perkembangan dimulai dari :

Ø Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.

Ø Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah

Ø Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies

Ø Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science

Ø Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.

Ø Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)

Ø Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science

KESIMPULAN

Jadi Ilmu politik adalah suatusuatu ilmu yang memproses pembentukan dan pembagian kekuasaan dengan pembuatan keputusan dalam suatu negar. Ilmu politik tidak bias lepas dari kehidupan suatu negara dan pemerintahan, karena sangat berperan penting dalam berjalannya roda pemerintahan.. Ilmu politik yang telah berumur kira- kira 2500 tahun ini dibentuk oleh para ilmuwan philosophy jelas memiliki banyak mamfaat.Intisarinya Ilmu politik pada dasarnya adalah ilmu yamg sangat berguna bagi negara, namun banyak orang menyalahgunakan ilmu poilitik sebagai wewenang untuk mereka melakukan tindakan kotor seperti KKN. Politik hari ini tidak sekedar mencakup Negara dan Kekuasaan. ia sudah menyangkup semua level, dari orang yang miskin sampai yang kaya sekalipun. Dari rumah tangga sampek negara. Prof. Dr. MIriam Budiardjo menulis bahwa--setidaknya secara teori--berbicara politik tidak akan lepas dari masalah state, power, decision making, publik policy, allocation atau distribution. Soal positif tidaknya image politik sangat tergantung pada prilaku politik seseorang dan pengetahuan masyarakat luas tentang apa sebenarnya politik. Namun demikian perlu disadari bahwa manusia yang brutal lebih banyak dari pada manusia yang mendengarkan dan memanifestasikan nilai-nilai kamanusiaan universal dalam dalam kehidupan. Tindaka seperti itu dikarenakan kurangnya pendidikan spiritual dikalangan sebagian politikus sehingga mereka melakukan praktek tersebut. Masyarakat saat ini membutuhkan para politikus yang adil, jujur dan memiliki kecakapan yang luas.

Read More